Kurangi Impor Wahai Penguasa, Biarkan Kami Petani Sejahtera! (Share Ya Bila Setuju)

 Petani bawang merah di sejumlah tempat dikabarkan sedang menikmati kenaikan harga. Mereka yang biasanya menjual bawang merah antara 18 ribu rupiah sampai 20 ribu rupiah per kilogram, saat ini dapat mencapai 24 ribu rupiah sampai 28 ribu rupiah per kilogram. 

Membaiknya harga bawang merah di pasaran ini tidak lepas dari perhatian pemerintah kepada petani. Melalui penerapan administrasi contoh tanam ke petani, sekarang produksi bawang menjadi terjaga keberlangsungannya. Pola tanam ini sederhana, yakni sesudah panen, petani dianjurkan segera menanam kembali. Kaprikornus tak ada jeda. 

Dengan mengatur contoh tanam, bawang yang ditanam pada November 2015 akan panen pada Januari 2016. Begitu juga, saat tanam pada Desember 2015 akan panen pada Februari 2016. Kalau tanam pada Januari akan panen pada Maret 2016. Begitu juga untuk persiapan lebaran tahun ini, kita sudah minta petani untuk melaksanakan persiapan tanam pada Mei mendatang. Kalkulasi pemerintah, produksi bawang selama Februari-Maret cukup kondusif untuk memenuhi keperluan nasional. Guna merangsang petani menanam bawang sesuai administrasi contoh tanam yang sudah dicanangkan, pemerintah juga memperlihatkan stimulus kepada petani berupa pemberian sarana dan prasarana produksi sebesar 38 juta rupiah per hektare. Bentuk pemberian yang diberikan ke petani berupa paket sesuai seruan setiap kelompok petani. Paket ini berbentuk benih dan pupuk. 

Ya, selama pemerintah bersahabat dengan petani tidak akan ada dilema dengan produksi dalam negeri. Ini artinya, swasembada pangan dapat tercapai jikalau kesejahteraan dan proteksi petani dan pemenuhan hak-hak petani terpenuhi. Untuk itu pemerintah harus meningkatkan skala perjuangan petani penghasil pangan dengan redistribusi tanah kepada petani-petani kecil sebagai produsen pangan dan memperlihatkan proteksi lahan pangan berkelanjutan. 

Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat organisasi petani dan atau koperasi-koperasi petani dalam rangka memperkuat sistem tataniaga pangan di tingkat desa, kabupaten, dan nasional. Lebih dari itu, pemerintah harus mempercepat penetapan tubuh bangan dan atau tubuh otoritas pangan sebagaimana mandat UU No. 18/2012 perihal pangan. 

Terkait pupuk, pemerintah harus mengalihkan subsidi pupuk menjadi subsidi eksklusif kepada petani untuk memperkuat kemandirian petani atas keperluan pupuk, dan mekanismenya di didasarkan kepada musyawarah petani. Pemerintah juga harus membangun sistem tataniaga pangan dan distribusi pangan yang melindungi petani pangan dan mempersempit disparitas/kesenjangan harga pangan di tingkat petani dan konsumen. Pemerintah harus memperkuat petani melalui pemberdayaan kelompok tani, koperasi petani maupun organisasi petani bentuk lainnya. Pemerintah harus menolak impor pangan dan mengurangi ketergantungan pangan impor alasannya yaitu merugikan petani pangan di Indonesia. Pemerintah juga harus membangun forum pembiayaan petani untuk memperkuat jalan masuk modal bagi petani dan koperasi petani. Terpenting lagi, pemerintah harus senantiasa mendorong pemberlakuan suatu sistem pengembangan pertanian yang berkeadilan terutama bagi petani kecil yang selama ini berada di rantai ketidakadilan. 

Nah, guna menjaga semangat petani itu, pemerintah mesti menghindari upaya-upaya penanggulangan kekurangan pasokan di dalam negeri melalui pendekatan impor. Artinya, jangan lagi ada wacana impor pangan. 

Sebab, sekali pemerintah menyebut kata impor maka yang menikmati yaitu para pemburu rente. Bahkan, jikalau pemerintah kemudian membuka impor, harga pangan lokal akan turun, yang kemudian menjatuhkan semangat petani untuk menanam pangan. Pemerintah harus komit tidak impor supaya petani semangat meningkatkan produksinya. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga harus mendampingi petani supaya tidak kalah dengan desakan importir pangan. dewan perwakilan rakyat juga harus berani menyampaikan tidak untuk impor pangan yang sudah niscaya merusak tatanan pertanian nasional.