Wahai Penguasa Tolong Berantas Durjana Pupuk Hingga Ke Akar-Akarnya - Impian Petani

 Mafia pupuk bersubsidi dinilai masih sulit diberantas dan masih eksis terutama di level kabupaten. Keberadaan cecunguk pupuk ini, dinilai anggota Komisi IV dewan perwakilan rakyat Abdul Wachid akan terus menghambat upaya pencapaian swasembada pangan.

Wachid mengatakan, menurut pengalamannya di lapangan, cecunguk pupuk bersubsidi bermain pada penyaluran biro pada tingkat kabupaten. “Selain itu, masih ada biro bukan orang orisinil kawasan tersebut, sehingga pada saat kelangkaan pupuk didaerah, mereka mengabaikan saja, hanya mencari laba saja,” kata politisi F-Gerindra tersebut pada saat kunjungan kerja Komisi VI, dan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Pupuk Indonesia di Hotel Gumaya, Semarang, Selasa (29/3).

Hal ini, kata dia, terang melanggar amanat dari pengadaan pupuk bersubsidi adalah semoga pupuk bersubsidi diamankan mulai dari pabrikan hingga ke tangan petani. Pupuk bersubsidi juga arus merata hingga ke tangan petani.

“Saya juga mendapatkan keluhan, mengenai alokasi pupuk yang tidak adil. Para biro yang orisinil putra kawasan mendapatkan besaran pupuk yang kecil, sedangkan biro bukan orang kawasan orisinil justru mendapatkan alokasi pupuk lebih besar, bahkan orang itu tidak punya gudang. Ini perlu ada evaluasi,” urai Wachid.

Politisi asal Dapil Jateng II itu juga mengaku mendapatkan keluhan terkait biro yang harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Kuangan. “Tentunya ini akan mendapatkan kesulitan,” katanya.

Ditambah lagi, petani untuk mendapatkan pupuk subsidi, harus mempunyai sawah minimal seluas dua hektare. ” Makanya saya pertanyakan, apakah pertanian dan perkebunan sama? Perlu dikaji ulang berlakunya peraturan tersebut,” tegas Wachid.

Terkait masalah ini, Direktur SDM PT Pupuk Indonesia Achmad Tossin yang hadir dalam program tersebut, membantah pernyataan Wachid soal eksistansi cecunguk pupuk. “Mafia pupuk yang mengakibatkan kelangkaan itu tidak ada,” ujarnya.

Tossin mengatakan, kelangkaan pupuk merupakan rangkaian dari masalah penetapan kuota dari pihak pemerintah kawasan yang tidak sejalan dengan anggaran yang tersedia. Produksi pupuk subsidi, kata dia, diawali dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) terhadap pupuk bersubsidi yang menjadi proposal lokasi. “Pada tahun 2015 jumlahnya 13,18 juta ton,” ujarnya.

Jumlah RDKK itu, lanjut dia, menggambarkan keperluan pupuk di seluruh Indonesia, baik pupuk urea maupun non urea. Yang menjadi masalah, pada saat dianggarkan sejumlah RDKK, alokasi pagu anggaran hanya mencukupi di angka 9,55 juta ton. Selain itu, memang kapasitas produksi belum bisa mencukupi.

“Sebetulnya dari sini saja, sudah bisa kita anggap hal ini menjadi akar permasalahan mengapa terjadi kelangkaan pupuk. Antara produksi dan seruan petani ada selisih yang jauh,” terang Tossin.

Untuk itu, ke depan akan dibangun pabrik baru, sehingga akan menambah produksi pupuk sekitar 3 juta ton, tentunya ini akan sangat membantu mengurangi besarnya selisih seruan petani tadi.

“Saya sendiri beropini bahwa, apabila yang menyelenggarakan pupuk dari mulai produsen hingga pengecer formal , kalaupun ada yang melaksanakan praktek cecunguk itu, tentunya akan gampang terlihat dan gampang ditindak,” tegasnya. 

Sumber : http://villagerspost.com/todays-feature/mafia-pupuk-bersubsidi-masih-eksis/